Kondisi politik memang sedang panas. Tak hanya dalam gedung Dewan saja, di setiap pelosok daerah pun turut merasakan panasnya suhu politik di negeri ini. Berawal dari sebuah kasus yang menggemparkan sepanjang tahun ini yang menghasilkan guliran bola salju yang makin lama semakin membesar. Kasus tersebut tak lain adalah kasus bail-out bank century. Kasus tersebut menyeret beberapa nama petinggi Negara yang dianggap sebagai biang keladi keputusan bail-out tersebut.
Terlepas dari pro dan kontra kasus bank century diatas banyak hal menarik yang perlu diperhatikan sebagai imbas dari kasus tersebut. Pertama adalah mengenai kejadian yang terjadi dalam sidang paripurna yang diadakan beberapa waktu lalu. Dalam sidang tersebut pimpinan sidang tiba-tiba saja menghentikan sidang ditengah hujan interupsi dari para anggotanya, kejadian tersebut sontak menghadirkan kericuhan karena para anggota dewan merasa aspirasinya tak didengarkan oleh pimpinan, kejadian memalukan tersebut berujung pada keributan yang sulit dikendalikan oleh masing-masing pihak.
Di sudut lain dinegeri ini, yaitu dikota Makassar, terjadi kejadian serupa dan lebih mengarah kepada bentrokan fisik yang melibatkan oknum kepolisian dan oknum mahasiswa dari salah satu organisasi kemahasiswaan. Kejadian tersebut bermula saat sekretariat HMI cabang Makassar diserang oleh sekelompok orang yang ditengarai sebagai oknum anggota kepolisian. Kejadian tersebut sontak mengagetkan para kader HMI dan keesokan harinya mereka langsung mengadakan aksi pembalasan dengan menyerang dan menghancurkan kantor kepolisian. Kasus tersebut masih menggantung walaupun polisi seudah menetapkan beberapa tersangka yang diangap terlbat dalam kasus tersebut.
Dua kejadian diatas adalah kejadian yang berawal dari tidak didengarnya aspirasi dari pihak yang merasa dirugikan. Bukan hanya itu etika dalam menyampaikan aspirasi pun tak diperhatikan oleh sang penyampai aspirasi, akibatnya terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan keributan atau kericuhan.
Pada dasarnya manusia mempunyai hak yang sama untuk beraspirasi atas apa yang ia rasakan. Banyak cara yag ditempuh untuk beraspirasi salah satunya dengan berdemonstrasi turun ke jalan meneriakkan aspirasi kita. Cara seperti itu tak sepenuhnya salah, karena sejarah mencatat bahwa aksi turun ke jalan telah berhasil menumbangkan 2 rezim kekuasaan dan membuat sebuah perbedaan baru di negeri ini. Namun di saat sekarang, cara demonstrasi dengan turun ke jalan kadang tak menimbulkan respon apapun dari para penguasa. Imbas dari aspirasi yang tak direspon inilah yang memicu tindakan anarkis pada aksi demonstrasi di jalanan.
Sebetulnya banyak cara yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi selain turun ke jalan dan berorasi. Bukan bermaksud untuk menjelekkan dan menyalahkan langkah yang ditempuh oleh mereka yang biasa beraspirasi di jalanan. Namun hanya untuk memberitahukan bahwa cara cerdas beraspirasi bukan saja lewat demonstrasi atau aksi turun ke jalan.
Salah satu cara yang efektif untuk beraspirasi adalah dengan media yang tersedia saat ini. Internet misalnya, kita tahu bahwa gerakan-gerakan yang ada pada situs jejaring social terbukti ampuh untuk membuat sebuah sikap politik atau dukungan moral atas sebuah kejadian. Sebagai contoh saat kasus penahanan dua pimpinan KPK merebak gerakan seperti inilah yang mendesak pemerintah untuk membuat langkah hukum sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan. Contoh lain adalah dukungan terhadap Prita Mulyasari dengan “gerakan koin untuk prita”nya, dan banyak gerakan-gerakan lain yang dapat dijadikan contoh untuk beraspirasi tanpa mengeluarkan otot. Contoh lainnya adalah dengan beraspirasi lewat karya baik itu karya seni, karya tulis atau apapun yang dapat membuat aspirasi kita tetap tersuarakan, salah satu contohnya adalah grup band slank dengan lagu-lagu tentang pamberantasan korupsinya.
Hal-hal diatas mengindikasikan bahwa dalam menyampaikan aspirasi kita tidak perlu bersusah payah turun ke jalan menggalang dukungan yag belum tentu aspirasi kita tersebut didengar oleh para penguasa. Banyak cara cerdas dan kreatif untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi kita yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
welcome
welcome to my blog and enjoy the content of it!!!!!!
Minggu, 14 Maret 2010
Kamis, 04 Maret 2010
dwt dan lwt
DWT
Untuk mengetahui seberapa berat sebuah kapal dilakukan dengan menghitung
displasemennya, untuk mengetahui seberapa besar sebuah kapal dilakukan dengan
menghitung tonasenya dan untuk mendapatkan gambaran seberapa berat muatan
yang bisa dimuat dilakukan dengan mengetahui DWTnya.
Bobot mati/Deadweight tonnage/Deadweight/Deadload/DWT adalah berat dari Muatan, Bahan bakar, Minyak pelumas, Air tawar, ballast, provisi (perbekalan), Penumpang dan Anak buah kapal (ABK) atau Berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong termasuk mesin, permesinan dan perpipaan /Lightweight/Lightmass/LWT Berat Kasko (kapal kosong) Lightweight/Lightmass/LWT adalah Displasemen dikurang
DWT Koefisien Bobot mati/Deadweight coefficient/Cd adalah koefisien yang digunakan untuk membuat estimasi displasemen dan Ukuran utama kapal pada tahap awal perencanaan
Cd = DWT/Displasemen
Pada tahap awal perencanaan kapal, Displasemen hanya bisa diketahui dengan
menghitung DWT terlebih dulu dan menentukan angka Cd sesuai dengan type kapal.
Skala bobot mati/Deadweight scale adalah table yeng menunjukkan hubungan antara
sarat kapal dengan DWT, Freeboard, Displasemen, TPI dan MTC, table ini menjadi
perhatian serius Pemilik kapal, Nakhoda,dan para perwira kapal.
Tonase bobot mati (Inggris: deadweight tonnage disingkat DWT) adalah jumlah bobot/berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diijinkan dinyatakan dalam long ton atau metrik ton . Batas maksimum yang diijinkan ditandai dengan plimsol mark pada lambung kapal.
Tonase bobot mati didefinikan sebagai perjumlahan dari bobot/berat berikut ini:
muatan barang,
bahan bakar,
air tawar,
air ballast,
barang konsumsi,
penumpang,
awak kapal.
Tonase bobot mati (juga dikenal sebagai bobot mati, disingkat DWT, DWT, dwt, atau dwt) adalah ukuran berapa berat kapal membawa atau dapat dengan aman membawa. [1] [2] [3] Ini adalah jumlah dari berat kargo, bahan bakar, air tawar, air pemberat, ketentuan, penumpang, dan awak. [1] Istilah ini sering digunakan untuk menentukan kapal maksimum yang dibolehkan bobot mati, para DWT ketika kapal terisi penuh sehingga Plimsoll line berada pada titik penyelaman, walaupun mungkin juga menunjukkan aktual kapal DWT tidak diambil untuk kapasitas.
Tonase bobot mati secara historis dinyatakan dalam ton panjang namun kini biasanya diberikan internasional dalam ton. [4] tonase bobot mati bukan merupakan ukuran kapal perpindahan dan tidak boleh disamakan dengan mendaftar bruto atau tonase bersih.
Untuk mengetahui seberapa berat sebuah kapal dilakukan dengan menghitung
displasemennya, untuk mengetahui seberapa besar sebuah kapal dilakukan dengan
menghitung tonasenya dan untuk mendapatkan gambaran seberapa berat muatan
yang bisa dimuat dilakukan dengan mengetahui DWTnya.
Bobot mati/Deadweight tonnage/Deadweight/Deadload/DWT adalah berat dari Muatan, Bahan bakar, Minyak pelumas, Air tawar, ballast, provisi (perbekalan), Penumpang dan Anak buah kapal (ABK) atau Berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong termasuk mesin, permesinan dan perpipaan /Lightweight/Lightmass/LWT Berat Kasko (kapal kosong) Lightweight/Lightmass/LWT adalah Displasemen dikurang
DWT Koefisien Bobot mati/Deadweight coefficient/Cd adalah koefisien yang digunakan untuk membuat estimasi displasemen dan Ukuran utama kapal pada tahap awal perencanaan
Cd = DWT/Displasemen
Pada tahap awal perencanaan kapal, Displasemen hanya bisa diketahui dengan
menghitung DWT terlebih dulu dan menentukan angka Cd sesuai dengan type kapal.
Skala bobot mati/Deadweight scale adalah table yeng menunjukkan hubungan antara
sarat kapal dengan DWT, Freeboard, Displasemen, TPI dan MTC, table ini menjadi
perhatian serius Pemilik kapal, Nakhoda,dan para perwira kapal.
Tonase bobot mati (Inggris: deadweight tonnage disingkat DWT) adalah jumlah bobot/berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diijinkan dinyatakan dalam long ton atau metrik ton . Batas maksimum yang diijinkan ditandai dengan plimsol mark pada lambung kapal.
Tonase bobot mati didefinikan sebagai perjumlahan dari bobot/berat berikut ini:
muatan barang,
bahan bakar,
air tawar,
air ballast,
barang konsumsi,
penumpang,
awak kapal.
Tonase bobot mati (juga dikenal sebagai bobot mati, disingkat DWT, DWT, dwt, atau dwt) adalah ukuran berapa berat kapal membawa atau dapat dengan aman membawa. [1] [2] [3] Ini adalah jumlah dari berat kargo, bahan bakar, air tawar, air pemberat, ketentuan, penumpang, dan awak. [1] Istilah ini sering digunakan untuk menentukan kapal maksimum yang dibolehkan bobot mati, para DWT ketika kapal terisi penuh sehingga Plimsoll line berada pada titik penyelaman, walaupun mungkin juga menunjukkan aktual kapal DWT tidak diambil untuk kapasitas.
Tonase bobot mati secara historis dinyatakan dalam ton panjang namun kini biasanya diberikan internasional dalam ton. [4] tonase bobot mati bukan merupakan ukuran kapal perpindahan dan tidak boleh disamakan dengan mendaftar bruto atau tonase bersih.
Senin, 15 Februari 2010
PERGOLAKAN RESHUFFLE DAN KETIDAKHARMONISAN KOALISI
Kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Budiono menuai banyak kritik dan kontroversi, karena ditengah masa kerjanya presiden yang mendapat back-up dari beberapa parpol besar ini diguncang berbagai permasalahan diantaranya yang santer terdengar ke publik adalah kasus bailout bank century yang merugikan Negara setara dengan 6,7 trillyun rupiah. Kasus ini mau tidak mau membuat anggota DPR bergerak dengan membuat panitia hak angket. Dari hipotesis sementara yang dikeluarkan oleh panitia hak angket menyimpulkan bahwa kasus bank century murni adalah kesalahan bank Indonesia yang mengeluarkan keputusan untuk membailout bank tersebut, padahal dampak dari kollapsnya bank century tidak berdampak sistemik terhadap kondisi perekonomian bangsa ini. Sebagian angota dari panitia hak angket menyatakan hal senada tentang kondisi bank century tersebut. Hanya fraksi dari F-PKB dan F-demokrat saja yang mengatakan sebaliknya. Kondisi ini menggambarkan ketidakharmonisan antara hubungan koalisi yang mengusung pemerintah.
Dari awal seharusnya para anggota yang tergabung dalam koalisi paham akan konsekuensi yang terjadi pada koalisinya. Symbol ketidakharmonisan ini adalah menandakan bahwa tujuan awal dibentuknya koalisi tersebut adalah demi berbagi kekuasaan dalam pemerintahan. Hal tersebut didukung pula oleh penunjukkan menteri dalam kabinet yang notabene adalah anggota koalisi.
Para menteri yang basic-nya adalah kader dari parpol pendukung koalisi sangat diragukan kapabilitas atau kemampuannya, karena kinerja mereka cenderung menguntungkan partai tempat mereka bernaung. Issu reshuffle yang baru-baru ini berhembus tak menyinggung sedikitpun mengenai para menteri yang letar belakangnya dari partai politik. Akhir-akhir ini issu reshuffle berhembus pada pencopotan menteri keuangan sri mulyani yang terbelit kasus century.
Isu reshuffle malah bergeser pada para menteri yang berasal dari anggota koalisi. Hal ini patut dicermati bahwa perbedaan pendapat atau kebijakan dari anggota koalisi hendaknya lebih disikapi dengan dewasa. Bukan malah bersikap mendisiplinkan koalisi dengan cara mendepak kader partai yang partainya tak sepaham dengan koalisi tersebut. Harus diingat pula bahwa reshuffle dilakukan menyangkut masalah kredibilitas an kapabilitas para menteri sebagai profesional dibidang yang diamanahi kepada mereka. Pergeseran issu reshuffle ini patut diwaspadai agar tidak dijadikan pengalihan issu atas pergolakan politik yang terjadi karena kasusu bank century.
Memang pemerintahan baru saja berjalan sekitar 100 hari yang kinerjanya tak bisa diukur apakah berhasil atau tidak. Namun ada baiknya sejak dini para elit yang memegang kendali kekuasaan harus paham konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam koalisi. Karena hakekat berkoalisi bukan hanya pada pembagian kekuasaan saja tetapi juga pemagian kerja berasaskan profesionalisme yang masih menjunjung nilai-nilai kebaikan dalam memerintah.
Walaupun hubungan antara kasus bank century dan reshuffle kabinet tak memiliki korelasi apapun. Namun hal tersebut patut dijadikan pembelajaran bagi dunia perpolitikan di negeri ini sehingga mereka lebih sadar dalam menjalankan pemerintahan yang berazaskan pada nilai-nilai profesionalisme kerja, sehingga terbentuk hasil kerja yang optimal dan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini, dan juga mereka tak tercebur dalam pergolakan politik yang malah menjerumuskan mereka pada politik kepentingan dari beberapa pihak. Satu hal yang harus diingat bahwa pergolakan politik yang terjadi akibat imbas dari kasus bank century ini adalah akibat kebejatan moral yang mungkin saja silakukan oleh para elit politik untuk merebut dan melanggengakn mereak ke jalan kekuasaan.
Dari awal seharusnya para anggota yang tergabung dalam koalisi paham akan konsekuensi yang terjadi pada koalisinya. Symbol ketidakharmonisan ini adalah menandakan bahwa tujuan awal dibentuknya koalisi tersebut adalah demi berbagi kekuasaan dalam pemerintahan. Hal tersebut didukung pula oleh penunjukkan menteri dalam kabinet yang notabene adalah anggota koalisi.
Para menteri yang basic-nya adalah kader dari parpol pendukung koalisi sangat diragukan kapabilitas atau kemampuannya, karena kinerja mereka cenderung menguntungkan partai tempat mereka bernaung. Issu reshuffle yang baru-baru ini berhembus tak menyinggung sedikitpun mengenai para menteri yang letar belakangnya dari partai politik. Akhir-akhir ini issu reshuffle berhembus pada pencopotan menteri keuangan sri mulyani yang terbelit kasus century.
Isu reshuffle malah bergeser pada para menteri yang berasal dari anggota koalisi. Hal ini patut dicermati bahwa perbedaan pendapat atau kebijakan dari anggota koalisi hendaknya lebih disikapi dengan dewasa. Bukan malah bersikap mendisiplinkan koalisi dengan cara mendepak kader partai yang partainya tak sepaham dengan koalisi tersebut. Harus diingat pula bahwa reshuffle dilakukan menyangkut masalah kredibilitas an kapabilitas para menteri sebagai profesional dibidang yang diamanahi kepada mereka. Pergeseran issu reshuffle ini patut diwaspadai agar tidak dijadikan pengalihan issu atas pergolakan politik yang terjadi karena kasusu bank century.
Memang pemerintahan baru saja berjalan sekitar 100 hari yang kinerjanya tak bisa diukur apakah berhasil atau tidak. Namun ada baiknya sejak dini para elit yang memegang kendali kekuasaan harus paham konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam koalisi. Karena hakekat berkoalisi bukan hanya pada pembagian kekuasaan saja tetapi juga pemagian kerja berasaskan profesionalisme yang masih menjunjung nilai-nilai kebaikan dalam memerintah.
Walaupun hubungan antara kasus bank century dan reshuffle kabinet tak memiliki korelasi apapun. Namun hal tersebut patut dijadikan pembelajaran bagi dunia perpolitikan di negeri ini sehingga mereka lebih sadar dalam menjalankan pemerintahan yang berazaskan pada nilai-nilai profesionalisme kerja, sehingga terbentuk hasil kerja yang optimal dan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini, dan juga mereka tak tercebur dalam pergolakan politik yang malah menjerumuskan mereka pada politik kepentingan dari beberapa pihak. Satu hal yang harus diingat bahwa pergolakan politik yang terjadi akibat imbas dari kasus bank century ini adalah akibat kebejatan moral yang mungkin saja silakukan oleh para elit politik untuk merebut dan melanggengakn mereak ke jalan kekuasaan.
Langganan:
Postingan (Atom)